Header Ads

Climate Fraud ; Dari Minyak Tanah ke Gas


Climate fraud, adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Heidi Bachram (2004) dalam karya tulisnya, Climate Fraud and Carbon Colonialism: The New Trade in Greenhaouse Gases. Menurutnya berbagai proyek di banyak Negara yang pada mulanya dirujukan untuk menguransi emisi gas rumah kaca, pada akhirnya justru melahirkan berbagai krisis social dan lingkungan baru. Dengan demikian climate fraud merujuk pada suatu dimana upaya yang dilakukan tidak sungguh-sungguh dan tidak komprehensif untuk menyelaraskan kembali konsntrasi gas di atmosfer, abai terhadap kepentingan lingkungan, social dan cultural komunitas setempat. Atas nama ‘green’ proyek, pemerintah atau pelaksana proyek berani menggusur atau mengusir masyarakat dari lokasi proyek, misalnya.

Ditengah kesadaran akan kerusakan ekologi yang kian menunjukkan ghirahnya, masih banyak pihak yang bermain-main dengan aneka proyek yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Proyek yang seharusnya mulia karena bertujuan untuk melindungi kehidupan sampai jauh ke depan tidak direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Adakah program konversi minyak tanah ke gas juga merupakan climate fraud?.

Di luar alasan lain seperti penurunan cadangan minyak bumi, beban subsidi dan lain-lain. Konversi minyak tanah ke gas pada dasarnya merupakan sebuah upaya keterlibatan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain lebih murah gas memang lebih bersih dari minyak tanah. Iniatif ini patut diapresiasi secara positif. Namun begitu proses konversi dijalankan mulailah muncul berbagai gejolak. Masyarakat yang tadinya takut untuk memakai gas, kini malah menjadi paranoid terhadapnya. Hampir tiap hari kita mendengar insiden berkaitan dengan pemakaian gas. Korban yang meninggal dan cacat seumur hidup terus bertambah. Kerusakan yang ditimbulkan juga tidak sedikit nominalnya.

Mutu dan ketahanan tabung gas dan perangkat penunjang lainnya menjadi sorotan utama. Kekurangan pengalaman dari pemakai mungkin juga menjadi pemicu berbagai insiden ledakan dan kebakaran karena gas. Tapi kenapa ini bisa terjadi?. Pemerintah nampaknya terjebak untuk mengejar target konversi agar selesai dalam waktu tertentu. Konversi juga merupakan proyek dengan nilai nominal yang besar, banyak pihak berebut untuk menjadi pemasok tabung gas. Semua mengejar target agar selesai pada waktunya. Pada sisi lain budaya memakai gas bukanlah budaya umum di masyarakat kita maka pemahaman dan kecakapan untuk memakai gas perlu diajarkan dengan sungguh-sungguh. Namun sosialisasi dan demo pemakaian gas yang dihadiri oleh para pengede negeri ini nampaknya sekedar untuk konsumsi media belaka. Tidak banyak masyarakat yang terjangkau oleh pemberian informasi ini.

Sebagaimana lazimnya proyek yang mendatangkan keuntungan maka dalam perjalanannya muncul pula penumpang-penumpang gelap yang ikut mencoba menaguk untung didalamnya. Pengoplos gas bermunculan dimana-mana, memindahkan gas bersubsidi ke tabung gas non subsidi. Akibat praktek isi sendiri ini, keamanan tabung menjadi tidak bisa dijamin. Ditengah berbagai insiden ini, tidak jelas siapa yang harus bertanggungjawab. Masing-masing pihak saling menyalahkan, akibatnya tindakan yang cepat untuk mengatasi masalah ini justru tidak terlihat. Ledakan gas ibarat mercon besar yang biasa terdengar begitu memasuki bulan ramadhan. Adakah ini pertanda bahwa pemerintah tak lagi mampu mengontrol sebuah program yang diluncurkannya sendiri?.

Banyak orang kini takut memakai gas, tetapi minyak tanah juga sulit dicari. Padahal mestinya tidak. Program konversi bukanlah program untuk menghapus minyak tanah, tapi mengembalikan harga minyak tanah pada harga komersial. Tetapi kenapa begitu konversi diberlakukan, minyak tanah seolah menghilang. Dan bukan hanya di daerah yang telah menjalankan program konversi, di daerah yang belumpun tiba-tiba minyak tanah seakan menjadi barang langka. Ibarat kata, begitu sulitnya mencari sebotol minyak di negeri minyak.

Konversi minyak ke gas dipandang hanya masalah teknis dan distribusi. Padahal disini sesungguhnya adalah upaya rekayasa social. Maka jika program perubahan perilaku energy ini tidak dilakukan secara terencana dengan target terukur maka pemerintah kembali mengorbankan rakyatnya dengan berlindung dibalik aspek capaian kinerja lingkungan. Jika melihat reaksi pemerintah dan lembaga lain yang bertanggungjawab atas konversi gas ke minyak tanah yang telah melahirkan ‘teror’ di masyarakat, maka inilah fenomena yang disebut dengan ‘climate fraud’.

Pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana kerap didengungkan oleh para pemimpin kita, tak mungkin akan terbukti apabila praktek pembangunan yang tak lebih dari transaksi kepentingan ekonomi politik masih terus berlangsung. Nampaknya pemerintah belum sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, meskipun melakukan sesuatu atas nama rakyat. Sesungguhnya rakyat sudah jenuh, melihat kebebalan para pemimpinnya. Jadi wahai para pemimpin dan kaki tangannya kapan kalian akan berlaku dengan baik dan benar?.

oleh Yustinus Sapto Hardjanto pada 28 Agustus 2010 jam 1:40

Tidak ada komentar