Header Ads

PEMIMPIN SULUT YANG DI TUNGGU


Oleh: Habib Muchsin Bilfagih, S. Ag, S. Pd
Orde baru telah membuat arti politik jadi membingungkan, mungkin pula menyebalkan. Begitu pula sistem demokrasinya, yang mutlak menyisakan Soeharto menjadi raja tunggal, penguasa kerajaan Indonesia yang tampak aman, tentram, adem ayem dan membius dengan segudang prestasi semu yang pelan-pelan mengeropos, lumpuh, untuk kemudian menuai kejatuhannya pada 1998.
Tahun itu dimulainya masa kepatahan Indonesia, tapi juga mengalami euforia berlebihan berbagai gejolak dan tuntutan diteriakkan. Demo marak, nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan poko melangit. Inilah awal dari krisis multi-dimensi yang tak terelakkan hingga kini. Tapi yang lebih penting, bahwa inilah awal Indonesia mempelajari kembali arti demokrasi. Siapa sajaboleh tampil, siapa saja bisa hadir hingga muncullah ajang besar, yakni ajang tebar pesona yang gegap gempita. Beberapa tokoh dari militer, pers, seniman, kiai, semua unjuk gigi. Ratusan partai dibentuk untuk merayakan kembali demokrasi yang selama 32 tahun pingsan.
Tulisan ini, tidak menyorot tentang kondisi bangsa. Tetapi sangat penting artinya ketika kita membicarakan tentang figur siapa yang pantas untuk memimpin Sulawesi Utara kedepan, sehingga catatan di atas patut dijadikan barometer untuk berkaca kembali ke masa lalu.
Sebelum kita ke subtansi pokok mejelang Pilkada Gubernur SULUT, saya mengajak pembaca melihat potret budaya politik Sulut secara eklusif agar lebih mempermudah pemahaman kita.
Masyarakat Sulut (kawanua dominan) cenderung terkenal paling moderat dibanding dengan suku-suku lain di Indonesia. Hal inilah yang membuat orang Sulut lebih demokratis ketimbang suku-suku lain. Kawanua berarti kekerabatan atau masyarakat paguyuban. Di daerah ini, eksistensi kaum wanita sudah sejak dulu dihormati. Karena itu, kaum wanita dipandang terbuka bahkan sedikit genit bagi sebagian masyarakat Indonesia lainnya.
Namun, dampak positifnya, setiap persahabatan yang dilakukan dengan masyarakat Sulut (manado) jarang dipecundangi, karena tidak pernah di daerah ini ada istilah menjatuhkan kawan. Hampir mirip dengan masyarakat Bali yang memiliki organisasi Subak. Di Sulut (manado) kegotong-royongan yang dikenal dengan istilah Mapalu sehingga melahirkan moto torang samua bersaudara.
Kasih sesama manusia dan kekerabatan yang diuraikan di atas, agaknya bersumber dari ajaran kristen dan Islam yang menyebarkan cinta pada sesama. Di samping itu dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dalam istilah manado, Sam Ratulangi memberi sebutan Si tou timou tumou tou, bermaksud untuk hidup dan kehidupan ini pada dasarnya adalah untuk saling menghidupkan manusia itu sendiri. Jadi istilah dasar hak asasi manusia yang perlu dicontoh pada sisi positifnya, legenda kuno Sulut (manado) mencatat bahwa daerah ini pernah dipimpin dan dikuasai oleh mayoritas kaum wanita, hal inilah yang membuat kaum wanita di daerah ini cenderung cekatan dalam persaingan hidup. Di sisi lain dalam sektor politik, tidak patut di tuduhkan bahwa daerah Sulut terlalu frontal, akan tetapi harus mengaitkannya dengan keberadaan kasih itu sendiri, karena masyarakat Sulut (manado) juga mempunyai harga diri, bahkan cenderung berestetika secara melankolis dalam berbagai gejala dan peristiwa politik.
OPORTUNITY TANTANGAN 5- 10 TAHUN
Saat ini, gaung Pilkada, baik Pilgub baik pilwako dan pilbup, semakin semarak. Beberapa nama besar populis masing-masing siap bertarung di balantika pilkada. Unjuk gigi para calon gubernur merebak hingga di pedesaan. Semua calon percaya diri dan memandang dewi fortuna akan berpihak pada dirinya.
Kesempatan untuk berkuasa dalam kurun waktu 5-10 tahun, tentu merupakan tantangan yang layak diperjuangkan. Namun, sebenarnya pekerjaan terbesar yang dihadapi oleh seorang Gubernur yang dipilih secara langsung pada era jabatan tahun 2010 -2015 sungguh sangat berat.
Mengapa berat? Karena ia harus benar-benar mampu mengatrol tingkat ekonomi, mampu menahan laju inflasi, meningkatkan harkat da martabat daerah ppada lingkup pergaulan lokal, regional, nasional, bahkan internasional sekalipun.
Berbagai persoalan krusial tata pemerintahan berkaitan dengan program kerja yang harus dilaksanakan Gubernur dan segenap aparatup pengambil kebijakan, yang meliputi:
- Pengurangan angka pengangguran yang terus meningkat dengan penyusunan suatu program yang solutif, berupa penyaia lapangan kerja, juga menyediakan anggaran yang memadai bagi berbagai program peningkatan keahlian dan profesionalitas.
- Mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai bagi peningkatan kualitas SDM.
- Menyusun berbagai program kerja yang berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi riil.
- Membenahi carut marut persoalan pedagang kaki lima.
Intinya,
Alam sulawesi utara rindukan Gubernur yang ramah lingkungan, betapa tidak ! di tengah-tengah krisis multi dimensi belakangan ini, berbagai bencana ini, sosial, budaya daerah ini, walaupun alam sulut belum separah daerah lain tertimpa bencana, namun tingkat kekhawatiran masyarakat semakin tak terbendung.
Kita butuh pemimpin jenius, handal dan peka terhadap masalah-masalah yang menyangkut hajat masyarakat Sulawesi Utara saat ini. Inkam perkapita Sulawesi Utara memang mengalami kenaikan beberapa persen, akan tetapi hal ini tak cukup di jadikan ukuran untuk membawa bahtera Sulawesi Utara kedepan, karena daerah ini akan menuai tantangan di masa mendatang lebih besar.
Saya perlu menyorot sekaligus mengingatkan pada kita semua, bahwa pemipin Sulawesi Utara yang terpilih adalah pribadi yang tidak cukup di sukai oleh rakyat tapi harus pribadi yang bisa di terima oleh alam !.
Hampir dapat di pastikan , momentum terpilih maupun saat kejatuhan seorang pemimpin, nyaris selalu di iringi munculnya berbagai bencana alam yang datang silih berganti. Fenomena ini seakan menunjukan adanya resistensi dan penolakan bumi sebuah daerah terhadap kehadiran sosok pemimpinnya, yang kebijakan maupun profil pribadinya di nilai tidak berpihak pada rakyat. Dengan kata lain, restu alam khatulistiwa seakan merefleksikan penolakan terhadap figur seorang pemimpin itu.
Ada beberapa bukti sejarah yang menunjukan fenomena penolakan alam ini, berkaitan dengan karakter pribadi maupun corak kepemimpinan yang ada :
1. Era Soekarno - krisis moneter dan busung lapar
2. Era Soeharto - meletus G 30 S PKI
3. Era Habibie - hilangnya Timor-Timur Sipadan dan Ligitan
4. Era Gusdur - perkelahian antar etnis
5. Era Megawati - peristiwa sambas – perang suku
6. Era SBY - hancur Aceh dll


Tidak ada komentar